Akhyar Nasution Wisuda, Raih Gelar Profesi Insinyur Teknik Sipil di USU


Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi diwisuda atas gelar profesi insinyur teknik sipil yang telah berhasil diraih dari Fakultas Teknik, Program Profesi Insinyur, Universitas Sumatera Utara (USU). Prosesi wisuda yang digelar di Auditorium USU, Senin (24/02/2020) dipimpin langsung oleh Rektor USU Prof Dr H Runtung Sitepu SH MHum.

Kehadiran Plt Wali Kota Medan dalam acara wisuda tersebut didampingi istri yang juga merupakan Plt Ketua TP PKK Kota Medan, Hj Nurul Khairani Akhyar beserta keluarga. Tampak rona bahagia terpancar dari wajah orang nomor satu di jajaran Pemko Medan tersebut. Bahkan tidak sedikit pula wisudawan dan wisudawati lainnya yang menyalami Plt Wali Kota Medan sembari mengucapkan selamat atas raihan gelar profesi yang diterima.

Usai wisuda, Plt Wali Kota Medan mengaku bahagia karena dapat menyelesaikan program jenjang profesinya. Pencapaian ini diungkapkannya tidak terlepas berkat dukungan serta doa dari keluarga. “Alhamdulillah Allah SWT masih memberikan izin untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Ini juga tidak terlepas dari dukungan keluarga dan para sahabat, semoga ilmu yang diraih ini dapat memberikan manfaat buat banyak orang,” kata Akhyar, dilansir dari Pemkomedan.go.id, Senin (24/02/2020).

Sementara itu, Rektor USU dalam sambutannya berharap ilmu yang telah didapatkan di kampus ini dapat dikembangkan untuk digunakan membantu masyarakat. Adapun jumlah mahasiswa yang diwisuda periode II tahun 2019/2020 ini ialah sebanyak 2.509 yang berlangsung selama dua hari dimana setiap harinya dibagi menjadi dua sesi.

Selain Plt Wali Kota Medan, turut juga diwisuda mantan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Sandi Nugroho yang meraih gelar Doktor dan Bupati Karo Terkelin Brahmana meraih Gelar S2 Magister Ilmu Hukum.

Next Post

Gubernur Sumut Sambut Baik Tawaran MoU Komnas HAM RI

Tue Feb 25 , 2020
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyambut baik tawaran Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dari Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI) mengenai penanganan HAM bersama. Karena penanganan masalah HAM tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Perlu ada kerja sama lintas instansi sehingga penanganannya bisa […]

Category