Mendapat Pengawalan Petugas, Dua Warga Sihaporas Akhirnya Divonis 9 Bulan Penjara

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Roziyanti, Aries Ginting, dan Justiar Ronald, akhirnya menjatuhkan pidana penjara 9 bulan, kepada 2 terdakwa, Jonny Ambarita (44) dan Thomson Ambarita (41), masing – masing warga Sihaporas, Kamis (13/2/2020).

Pembacaan putusan itu, tampak dikawal puluhan petugas dan dihadiri warga Sihaporas serta mahasiswa yang memadati ruang sidang Cakra PN setempat dan sebelumnya berunjukrasa di kantor itu.

Tapi tampaknya warga Sihaporas dan mahasiswa pembela tanah adat itu, menerima putusan tersebut.

Karena setelah putusan dibacakan, warga Sihaporas dengan tertib meninggalkan ruang sidang. Padahal sebelumnya, mereka berteriak – teriak, minta keadilan kepada dua rekannya agar dibebaskan.

Sebelumnya, kedua terdakwa dituntut 18 bulan penjara oleh jaksa Firmansyah SH.

Keduanya telah terbukti bersama beberapa warga dan Marudut Ambarita yang dinyatakan DPO, telah melakukan pemukulan dengan potongan kayu kepada saksi korban, Bahara Sibuea (Humas TPL) dan beberapa karyawan lainnya, yaitu Agus Duse Damanik, Fidrus A Simbolon dan Haposan Sitorus.

Penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan warga Sihaporas tersebut, terjadi pada Senin, 16 September 2019, lalu.

Masyarakat Sihaporas yang dilarang menanam bibit jagung, di lahan konsesi milik TPL, tidak terima. Karena menganggap lahan tersebut adalah tanah adat yang dikuasai secara turun temurun, berdasarkan sertifikat Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Akibatnya, sekitar 80 warga yang memasuki lahan konsesi tersebut marah. Dengan kayu dan cangkul, memukul humas, karyawan dan security PT. TPL. Akibatnya, korban luka sesuai VEr yang dibuat dokter, di RS Vita Insani.

Korban luka bagian kepala, pinggang, punggu dan luka robek pada lengan.

Para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, melanggar pasal 170 (1) Jo 55 (1) ke-1 KUH Pidana.

Atas putusan hakim, terdakwa didampingi pengacaranya dan juga jaksa, mempunyai hal sama untuk menerima, banding atau pikir pikir selama 7 hari.

Persidangan dibantu panitera pengganti, Dedi Tambunan SH dinyatakan selesai dan ditutup.

Next Post

Draf Omnibus Law Cipta Kerja, Jokowi Kurangi Jam Kerja Buruh

Thu Feb 13 , 2020
Presiden Jokowi memangkas jumlah jam kerja buruh. Pemangkasan jam kerja tertuang dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang ditetapkan pemerintah. Waktu kerja tersebut paling lama 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu. Waktu kerja tersebut berbeda jika dibandingkan dengan yang diatur dalam […]

Category