Banyaknya Masyarakat Kelas Bawah Memiliki Rumah

Di tengah Subsidi perumahan yang cenderung menurun, banyak masyarakat kelas bawah yang makin kesulitan memiliki rumah.

“Backlog rumah didominasi oleh segmen masyarakat berpenghasilan Rp 7 juta ke bawah, sementara dana alokasi perumahan untuk segmen ini masih terbatas,” ungkap Plt. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti, Setyo Maharso di Menara Kadin Indonesia, Kamis (23/1/2020).

Menurutnya, menurunnya anggaran untuk Subsidi penyaluran bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) membuat masyarakat yang mampu membayar rumah Subsidi jadi tak bisa memiliki rumah.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida menyampaikan bahwa kebutuhan perumahan MBR adalah 260.000 unit untuk tahun 2020 dengan kebutuhan anggaran Rp 29 Triliun. Dana yang sudah dianggarkan di APBN 2020 adalah Rp 11 Triliun ekuivalen dengan 97.700 unit sehingga masih dibutuhkan dana sebesar Rp 18 Triliun. 

“Sayangnya fasilitas bagi saudara yang non-fix income UMKM dan sejenisnya belum terfasilitasi dengan baik. Padahal, mereka mampu mampu membayar rumah Subsidi,” kata Setyo 

Untuk itu Kadin mengungkapkan ada empat solusi substitusi yang bisa ditempuh. Empat alternatif subsitusi tersebut merupakan kesimpulan dari hasil koordinasi antara Kadin Properti dengan beberapa stakeholder terkait dalam pendanaan perumahan MBR.

Antara lain Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan), SMF (Sarana Multigriya Finansial), BPJS TK (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja), Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) dan BTN (Bank Tabungan Negara) termasuk dengan asosiasi perumahan seperti REI (Real Estate Indonesia), Himppera (Himpunan Pengembang Permukiman dan  Perumahan Rakyat) dan PI (Pengembang Indonesia) beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Pertama, pengalihan dari dana bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan Subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk tahun 2020. Pengalihan ini akan menambah bantuan sebesar 128.125 unit,” katanya.

Kedua, tambahnya, dana APBD yang mengendap bisa menjadi alternatif pembiayaan yang bisa dikembangkan. Dana pemerintah pusat yang mengendap di rekening pemda hingga Rp 186 Triliun bila ditarik ke pusat 10%, yakni Rp 18,6 Triliun bisa dialihkan ke perumahan sederhana. 

Hal ini sesuai dengan UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa rumah umum mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.   

“Kan menurut amanat UU no.1 tahun 2011, pemerintah kabupaten juga harus menyiapkan dana untuk keperluan tersebut dari APBN atau perolehan dari daerah minyak atau tambang lainnya,” katanya.

Ketiga, optimalisasi peranan BPJS TK dan SMF untuk perumahan yang perlu didorong, karena selama ini porsi penyalurannya yang masih sedikit.

Untuk BPJS TK, perlu ada titik temu di Kemenaker untuk tingkat bunga optimal antara bank dan BPJS TK agar nanti dengan perbankan dan peserta bisa optimal dalam penyaluran perumahan pekerja.

Sementara SMF dapat ditingkatkan peranannya secara lebih besar untuk pembiayaan perumahan rakyat. Perlu ditingkatkan fleksibilitas SMF dalam mendapatkan dan menyalurkan pendanaan. 

Keempat, potensi sumber pendanaan juga bisa dari realokasi sebagian APBN 2020 untuk Subsidi LPG yang mungkin tidak tepat sasaran.

Next Post

KPU Deli Serdang Serahkan Penghargaan Kepada Bupati

Sat Jan 25 , 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang Timo Dahlia Daulay didampingi sejumlah Komisioner, memberikan piagam penghargaan kepada Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan atas kerjasama dan dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2019, sekaligus menyerahkan buku laporan rekaman jejak tahapan–tahapan Pemilu serentak 2019 […]

Category