Tahun 2020, Kemenperin Bidik Industri Tumbuh 5,3 Persen


Pemerintah semakin fokus menggenjot kinerja industri manufaktur sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Berbagai langkah strategis telah dijalankan guna meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat strukturnya.

“Maka tidak salah apabila pemerintah sekarang fokus untuk menumbuhkembangkan sektor industri manufaktur,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dilansir dari laman kemenperin, Minggu (12/01/2020).

Menperin optimistis terhadap kinerja industri manufaktur pada tahun 2020 masih tumbuh positif, meskipun di tengah kondisi global yang belum pasti.“Untuk pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas pada tahun 2019, kami perkirakan sebesar 4,48%-4,60%,” ungkapnya.

Sedangkan, pada tahun 2020, diproyeksi bisa menyentuh di angka 4,80%-5,30%. Target peningkatan tersebut seiring dengan melonjaknya produktivitas sejumlah sektoral melalui penambahan investasi. “Kami juga terus mendorong terkait jaminan ketersediaan bahan baku sehingga adanya keberlanjutan produktivitas. Hal ini menjadi salah satu upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.

Menperin menambahkan, kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas terhadap total PDB pada tahun 2019 diperkirakan 17,58–17,70%. Pada tahun 2020, kontribusi tersebut bakal menanjak menjadi 17,80–17,95% seiring dengan pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas yang semakin membaik.“Selama ini, sektor industri memiliki peranan yang strategis karena konsisten memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian nasional. Apalagi, aktivitas industri membawa efek ganda yang luas bagi peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor,” paparnya.

Oleh karena itu, pemerintah gencar menarik investasi, khususnya bagi sektor industri yang berorientasi ekspor, menghasilkan produk substitusi impor, berbasis teknologi tinggi, dan sektor padat karya. Pada periode Januari-September 2019, nilai investasi sektor industri menembus Rp147,3 triliun, dengan nilai kumulatif sejak tahun 2015 sebesar Rp1.216,2 triliun.

“Kami memproyeksi, nilai investasi di akhir 2019 tercatat sebesar Rp188,8–204,6 triliun.Sedangkan pada tahun 2020, investasi sektor industri ditargetkan menyentuh Rp307–351 triliun.Hal itu tentunya perlu didukung dengan adanya penyelesaian kendala investasi dan kepastian berusaha dengan pemangkasan regulasi melalui RUU Omnibus Law yang saat ini sedang terus dimatangkan pembahasannya oleh pemerintah,” papar Agus.

Seiring peningkatan investasi di sektor industri, tren penyerapan tenaga kerja juga terus bertambah. Hal ini terlihat pada kurun waktu 2015 hingga Agustus 2019, jumlah tenaga kerja sektor industri sudah mencapai 18,93 juta orang. Sementara itu, pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja sektor industri diperkirarakan sebanyak 19,59-19,66 juta orang.“Era industri 4.0 yang membawa perubahan pada peningkatan ekonomi berbasis digital, akan mampu menyerap banyak tenaga kerja baru terutama memanfaatkan bonus demografi yang sedang dialami oleh Indonesia hingga tahun 2030 mendatang,” terangnya.

Guna memfasilitasi investasi yang masuk di Tanah Air, Pemerintah tetap memprioritaskan penyebaran industri ke luar Pulau Jawa, salah satunya melalui pengembangan kawasan industri prioritas. Pada tahun 2020-2024, ada 27 kawasan industri prioritas yang direncanakan, yaitu 14 di Pulau Sumatera, enam di Kalimantan, satu di Madura, satu di Jawa, tiga di Sulawesi dan Kepulauan Maluku, satu di Papua, serta satu di Nusa Tenggara Barat.

“Pemerintah tengah mengawal beberapa investasi besar sektor industri dari Taiwan dan Amerika Serikat, antara lain CPC Corporation (Taiwan) di sektor industri petrokimia, LiteMax (Taiwan) di sektor industri elektronika dan Smart City, Taiwan Sugar Corp (Taiwan) di sektor industri gula, dan UNICAL (AS) di sektor industri dirgantara,” pungkasnya.

Next Post

Termasuk Bank Sumut Syariah, Kementerian PUPR Gandeng 15 Bank Pelaksana Pembiayaan Rumah MBR

Sat Jan 11 , 2020
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau melalui bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya lewat KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga akhir 2019, program subsidi yang dimulai sejak 2010 ini telah mengelola dana FLPP sebesar Rp […]

Category