Ketua MPR: Negara Jangan Minimalis Menyikapi Intoleransi

SumutMerdeka – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan semua aparatur negara, baik di pusat maupun daerah, untuk lebih bersungguh-sungguh menyikapi masalah intoleransi. Kelompok-kelompok intoleran terus menguat dan leluasa melancarkan aksi diskriminatif terhadap kelompok lain karena negara lamban merespons aksi mereka.

Dia mencontohkan, insiden penghentian kegiatan ibadah umat Hindu di Dusun Mangir Lor, Desa Sedangsari, Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, pada Selasa, 12 November 2019, adalah salah satu bentuk intoleransi. Aksi penghentian ibadah itu dilakukan sekelompok orang yang diklaim sebagai warga desa setempat.

“Perilaku intoleran seperti ini tidak boleh dibiarkan. Negara tidak bisa lagi minimalis menyikapi kecenderungan ini. Harus ada inisiatif dari negara untuk menghentikannya,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Meski meminta pelaku ditindak tegas, menurut dia, pemerintah juga harus melakukan pendekatan yang moderat. “Memang, menjadi tidak proporsional juga kalau semua persoalan ini harus diselesaikan aparatur negara. Pilihannya adalah bahu membahu dengan para pemuka agama,” ujarnya.

Logika sederhananya, Bamsoet menjelaskan, jika ada kekuatan yang bisa mengindoktrinasi kelompok-kelompok masyarakat menjadi intoleran, negara pun bisa melakukan hal yang sama untuk mengubah dan membalikkannya.

“Persoalannya adalah kemauan dan keberanian politik untuk berinisiatif. Jangan berjudi dengan masalah ini. Ingat bahwa taruhannya adalah masa depan ketahanan nasional bangsa ini,” tuturnya.

Selama ini, Bamsoet mengungkapkan, aksi-aksi intoleran terjadi di sejumlah daerah, baik kota maupun desa. Kesigapan dan sikap tegas pemerintah tingkat kota, kabupaten atau desa untuk mencegah berulangnya kasus intoleran menjadi sangat penting.

“Ketua MPR mengingatkan bahwa Pemerintah sebenarnya memiliki kemampuan yang lebih dari cukup untuk mengikis masalah intoleransi,” katanya.

Selain wewenang dan kapasitas yang melekat pada struktur organisasi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, Bamsoet mengatakan, dukungan masyarakat pun tak kalah kuatnya. “Ada begitu banyak elemen masyarakat yang terang-terangan menolak aksi-aksi intoleran yang dilakukan orang atau komunitas-komunitas tertentu,” ujarnya.

Mengacu pada peristiwa terakhir di Bantul itu, Bamsoet menuturkan, sudah waktunya pemerintah mulai pro-aktif mengupayakan langkah atau pendekatan yang diperlukan guna mengikis perilaku intoleran. Apalagi, dia menyebut, negara memiliki Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Indonesia (BPIP), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan instrumen lain sejenis yang bisa dimaksimalisasi pemberdayaannya untuk mengikis intoleransi.

“Keterlibatan para pemuka agama dan komunitas pendidik pun sangat penting dan relevan. Pemerintah, pada akhirnya, harus berani dan at all cost mengorganisir aksi atau kegiatan berskala masif untuk mengikis perilaku intoleran. Sudah waktunya negara bersikap tegas,” tuturnya.

Next Post

Anggota Densus 88 yang Terluka Jalani Proses Pemulihan Pascaoperasi di RS Bhayangkara Medan

Sun Nov 17 , 2019
SumutMerdeka-Anggota Densus 88 Antiteror Mabes Polri yang terluka saat menangkap kelompok terduga teroris di Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), menjalani operasi di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Korban mengalami luka tusuk di bagian paha sedalam empat sentimeter. “Anggota sudah menjalani operasi, dan kini sedang dalam tahap pemulihan,” kata Kapolda […]

Category