Mahfud MD Menjelaskan Omnibus Law yang berada dibawah Kendalinya

SumutMerdeka – Pemerintah masih mendata dan menginventarisasi materi yang dimasukkan dalam Omnibus Law. Tugas itu dibawa kendali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).

“Nanti hari Kamis kita akan rapat dulu dengan Menkumham. Kita akan bicarakan Omnibus Law itu. Kan harus diklasifikasi juga di bidang apa,” kata Menko Polhukam Mahfud MD di Kemko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Ia menjelaskan Omnibus Law intinya membuat satu aturan hukum untuk menyelesaikan berbagai aturan hukum yang materinya sama. Selama ini berbagai aturan yang sama itu diatur secara berbeda dalam berbagai produk UU. Karena itu, perlu diatur melalui satu pintu yang dinamakan Omnibus Law.

“Misalkan U pemilihan gubernur dan wakil gubernur bertentangan dengan cara pemilihan DPRD, cara pemilihan DPD, DPR pusat dan sebagainya. Pasal ini misal menyatakan penyelenggaraan pemilu dengan serahkan ke KPU. Pasal ini serahkan ke Bawaslu. Pasal itu kok namanya panwaslu. Itu bisa diatur dalam omnibus kalau tidak mau mengubah UU secara keseluruhan,” jelasnya.

Next Post

Iuran JKN KIS Diresmikan Mengalami Kenaikkan

Tue Oct 29 , 2019
SumutMerdeka – Iuran bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi dinaikkan. Dalam salinan Perpres 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diundangkan Kamis (24/10), antara lain disebutkan besaran iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) dinaikkan […]

Category