Ekonom Kritik Jokowi Memangkas Eselon III dan IV

SumutMerdeka – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memangkas jumlah tingkatan eselon pegawai negeri sipil (PNS) dari sebelumnya empat level menjadi dua level. Upaya ini dilakukan demi menyederhanakan birokrasi di dalam negeri.

Rencana ini dikritik oleh ekonom senior Faisal Basri. Ide yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya usai pelantikan presiden periode 2019-2024 ini menurutnya sangat keliru, apalagi di sisi lain jumlah kementerian dan badan yang dibentuk presiden juga sangat “gemuk”.

“Kalau presiden ingin melakukan penyederhanaan level eselon, harusnya ini dimulai dari diri sendiri dulu. Sementara kondisi saat ini jumlah menterinya saja tidak disederhanakan, diambil jumlah maksimum. Badan-badannya juga ditambah. Alangkah celakanya orang yang bicara menyuruh orang lain seperti itu, tetapi dirinya tidak melakukan,” kata Faisal Basri

Faisal juga meyakini orang yang membuat pidato Presiden Jokowi saat acara pelantikan bukanlah dari kalangan istana atau Kantor Staf Presiden (KSP), melainkan orang luar yang tidak memahami sistem pemerintahan.

“Di seluruh dunia juga ada eselon. Pejabat itu ada levelnya. Dosen pun ada yang namanya rektor muda, rektor kepala, ada eselonisi di manapun itu. Kan tidak mungkin kepala bagian langsung jadi dirjen. Itulah gunanya eselonisasi. Saya juga heran, siapa yang membisikkan Jokowi. Yang tidak mengerti eselon berarti bukan orang dalam pemerintahan. Kasihan kalau presiden dibisiki model-model seperti ini,” kata Faisal.

Next Post

Mahfud MD Datang dalam Pertemuan Jelang Pengumuman kabinet

Mon Oct 21 , 2019
SumutMerdeka – Jelang pengumuman kabinet di bawah pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, sejumlah tokoh mendatangi Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2019), tak terkecuali mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Pertemuan berlangsung satu jam, Mahfud mengaku diminta membantu pemerintahan Jokowi-Amin. Presiden dan Mahfud membahas banyak hal bersifat makro soal ekonomi, politik, dan sosial. […]

Category