KPK Diminta Menjalankan UU no 19 Tahun 2019

SumutMerdeka – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menjalankan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK dengan sebaik-baiknya. UU KPK baru sudah sah berlaku sejak 17 Oktober dan telah dicatat dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara.

“Tidak ada pilihan lain selain menjalankan UU ini selurus-lurusnya. Saya ingatkan, pimpinan KPK adalah pimpinan negara yang disumpah. Tidak boleh cengeng. Jalankan saja UU ini,” ujar politisi PDIP Arteria Dahlan dalam diskusi bertajuk “Telaah Kajian atas Revisi UU KPK, RUU KUHP” yang digelar KNPI

Menurut Arteria, bakal terdapat konsekuensi hukum jika pimpinan KPK tidak menjalankan UU KPK yang baru. Pimpinan KPK, kata dia, bisa dinilai melanggar sumpah jabatan jika mengabaikan UU. “Jangan berpolemik di ruang publik. Jangan memberikan komentar di ruang publik yang cenderung memperkeruh suasana,” kata dia.

Arteria menegaskan bahwa UU KPK baru akan memperkuat keberadaan KPK. Menurut dia, tidak ada ketentuan dalam UU KPK yang memperlemah KPK. Dia mencontohkan tentang dewan pengawas yang bertujuan mengawasi kerja pimpinan KPK sehingga tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan di luar upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Next Post

Pertumbuhan Ekonomi Digital Meningkat Tajam

Fri Oct 18 , 2019
SumutMerdeka – Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami pertumbuhan teknologi informasi yang sangat cepat. Saat ini masyarakat dunia tengah memasuki era baru yang disebut era digital yang membawa berbagai perubahan secara signifikan sehingga menuntut sikap adaptif dari berbagai pihak. Dalam laporan terbaru e-Conomy South East Asia yang disusun oleh […]

Category