Masyarakat Diminta Menahan Diri Terkait Revisi Undang-Undang

SumutMerdeka – Masyarakat diminta untuk menahan diri terkait dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini sudah disahkan oleh DPR. Jika keberatan, maka masyarakat memiliki hak untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau Undang-Undang ada yang tidak pas silakan ke Mahkamah Konstitusi. UU KPK dulu juga begitu, pernah direvisi namun karena masyarakat keberatan maka dibawa ke MK,” kata ahli hukum tata negara, M Rullyandi

“Nuansa yang dibangun sekarang, kita harus berpikir positif. Undang-Undang direvisi untuk memperbaiki suatu sistem. Biarkan MK sekarang menerima gugatan, secara konstitusional itu hak masyarakat,” sambungnya.

Aktivis senior Moh Jumhur Hidayat mengatakan. Perppu diperlukan untuk mengembalikan kewenangan pro justisia yang kini dihilangkan dalam revisi UU KPK. Diakui, masih banyak kekurangan yang dilakukan KPK, salah satunya mengenai abuse of power dalam penetapan tersangka. Namun menurutnya, hal tersebut bisa diperbaiki.

Next Post

Presiden Menghadiri Peringatan Hari Batik Di Solo

Wed Oct 2 , 2019
SumutMerdeka – Presiden Joko Widodo menghadiri acara peringatan 10 tahun Hari Batik Nasional 2019 yang berlangsung di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/10/2019). Jokowi berharap batik yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, tetap dijaga dan dikembangkan agar tetap mendunia. Peringatan Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 […]

Category