Alasan Dibalik Pengesahan RUU KPK

SumutMerdeka – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai sejumlah alasan sehingga mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbeda dengan sikap Presiden terkait RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang meminta penundaan pengesahan.

Moeldoko menyatakan, publik ternyata mendukung Undang-Undang (UU) Nomor 17/2002 tentang KPK direvisi. “Tentu ada alasan-alasan. Hasil survei menunjukkan bahwa yang menyetujui untuk revisi UU KPK itu lebih banyak,” ungkap Moeldoko

Moeldoko menegaskan, pemerintah sama sekali tidak berupaya melemahkan KPK. “Case-case sempat muncul dalam diskusi bahwa SP3 bagus, tapi juga ada yang jadi korban. Untuk itu harus ada pelurusan. Jadi jangan melihat KPK itu dewa. Enggak ada yang dewa. Enggak ada manusia dewa di sini,” tegas mantan panglima TNI tersebut.

Next Post

KPK Kembali Lakukan OTT di Jakarta dan Bogor

Mon Sep 23 , 2019
SumutMerdeka – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, OTT KPK yang digelar di Jakarta dan Bogor menyasar jajaran direksi Perum Perikanan Indonesia (Perindo). Dikatakan, penyidik KPK menangkap total 9 orang di Jakarta dan Bogor pada siang dan malam ini. Tiga orang di antaranya adalah […]

Category