Menkumham Meluruskan Pasal Kontroversial RUU KUHP

SumutMerdeka – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) meluruskan berbagai pasal kontroversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Salah satunya mengenai aborsi yang diatur dalam Pasal 470 RKUHP. Pasal itu menyebutkan ‘Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun’.

Yasonna mengatakan, pasal aborsi telah diatur dalam KUHP yang saat ini berlaku. Bahkan, kata Yasonna, ancaman hukuman pidana aborsi dalam KUHP lebih berat ketimbang RUU KUHP.

“Ini juga ada di UU kita yang sekarang. Di KUHP yang eksisting. Ada. Ancamannya berat. 12 tahun,” kata Yasonna di Kantor Kemkumham, Jakarta, Jumat (20/9).

Yasonna mengatakan saat menyusun RUU KUHP pihaknya merespon kehidupan sosial yang sudah berubah. Untuk itu, dalam RUU KUHP, ancaman pidana aborsi lebih ringan dibanding KUHP, yakni maksimal lima tahun pidana. Selain itu, kata Yasonna pemidanaan ini tidak berlaku bagi korban pemerkosaan dan alasan medis yang mengancam jiwa.

Next Post

Budi Waseso: Tidak Capai Target Penyerapan Beras tahun Ini

Fri Sep 20 , 2019
SumutMerdeka – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan bahwa realisasi penyerapan beras petani hingga akhir tahun ini tidak mencapai target penugasan sebesar 1,8 juta ton. Budi Waseso atau akrab disapa Buwas menyebutkan dari target 1,8 juta ton, Bulog baru melakukan realisasi penyerapan beras sekitar 1,1 juta ton. Hingga akhir […]

Category