Jokowi Memberikan Tiga Pendapat Pandangan Pertimbangan DPR dalam Revisi UU KPK

SumutMerdeka – Presiden Joko Widodo memberikan tiga pendapat dan pandangan untuk dipertimbangkan DPR dalam pembahasan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Dari tiga poin itu, tidak ada hal yang terkait pemberian kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada KPK.

Poin-poin pertimbangan itu telah disampaikan dan dibacakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thahjo Kumolo, Kamis (12/9).


“Dalam kesempatan ini izinkanlah kami mewakili Presiden menyampaikan pandangan dan pendapat Presiden atas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK yang merupakan usul inisiatif dari DPR,” ucap Yasonna, Kamis (12/9).

Pandangan dan pendapat pertama terkait pengangkatan Dewan Pengawas KPK. Pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden.


Next Post

Kabut Asap Mulai Mengganggu Penerbangan di Bandara Sultan Syarif

Fri Sep 13 , 2019
SumutMerdeka – Kabut asap hasil kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menyelimuti sejumlah wilayah di Riau mulai berpengaruh terhadap aktivitas Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Satu pesawat terpaksa dialihkan ke Batam karena tidak bisa mendarat di landasan pacu. Pantauan di bandara, pesawat yang dialihkan ke Batam itu ada Citilink dari […]

Category