SumutMerdeka – Pemerintah akan memberikan pelonggaran beberapa aturan perpajakan yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan. Tujuannya, untuk menguatkan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kepatuhan wajib Pajak (WP).
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan, salah satu yang akan direvisi pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan adalah sanksi administratif perpajakan.
“Besaran bunga per bulan dan denda ditetapkan Menkeu,” kata Robert
Kemudian, sanksi bunga atas kekurangan bayar karena penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang saat ini tarifnya sebesar 2% perbulan dari pajak kurang dibayar, menurut Dirjen Pajak, akan diubah perhitungannya menjadi suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12 bulan atau (suku bunga acuan + 10%)/12. Besaran bunga per bulan dan denda ditetapkan Menkeu.
Lebih lanjut, sanksi denda bagi PKP yang tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu yang saat ini dikenakan 2% dari dasar pengenaan pajak, nanti akan dikenakan sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak.
Next Post
Anies Baswedan Menandatangi Revisi Pergub Perluasan Sistem Ganjil Genap
Sat Sep 7 , 2019
SumutMerdeka – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah menandatangani revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap. Pemberlakuan aturan ganjil genap baru diharapkan bisa makin menekan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan penggunaan transportasi umum. Revisi aturan ganjil genap salah satunya mengatur […]
