UU ini Dianggap Memperlambat Kinerja Presiden Dalam Pembentukan kabinet

SumutMerdeka – Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan, ada undang-undang yang mengganjal seorang kepala negara membentuk formasi kementerian dalam sebuah kabinet yang bekerja secara efektif.

Undang-undang yang dimaksud, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

“Kita lihat di Pasal 19 Ayat 1 dalam UU itu. Dalam hal perubahan pembubaran kementerian, Presiden diharuskan meminta pertimbangan kepada DPR,” ujar Bayu

Karena harus melalui DPR, seorang kepala negara menjadi tidak bisa leluasa dalam membentuk formasi kementerian yang sejalan dengan visi misi.

Ia menyoroti frasa ‘pertimbangan’ dalam ayat itu yang berpotensi menimbulkan perbedaan presepsi antara eksekutif dengan parlemen.

Padahal, pembentukan kabinet merupakan kewenangan dari Presiden berdasarkan sistem presidensial.

“UU itu kemudian menjadi seakan-akan melibatkan DPR dalam banyak hal penyusunan kabinet,” tutur dia.

Next Post

Emre Can Marah Dirinya Tidak Ikut Juventus dalam Liga Champions

Wed Sep 4 , 2019
SumutMerdeka – Emre Can mengungkapkan perasaan kaget dan marahnya ketika namanya tidak dimasukkan dalam daftar pemain yang diikutkan Juventus dalam mengarungi fase grup Liga Champions. Can juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan yang diambil oleh pelatih kepala Juventus, Maurizio Sarri. Menurut Can, Sarri tidak konsisten dengan apa yang diucapkannya. Can juga […]

Category