Kaltim Jadi Ibu Kota Dan Ini Untung Juga Ruginya

Lokasi ibu kota baru Indonesia diputuskan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

“Iya, Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana yang belum,” katanya.

Lalu, apa yang menjadi kelebihan Kaltim sehingga dipilih menjadi lokasi ibu kota baru?

Berdasarkan dokumen rencana pemindahan ibu kota Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kaltim punya delapan keunggulan untuk menjadi lokasi ibu kota baru.

Pertama, Kaltim dekat dengan dua bandar udara (bandara) besar di Balikpapan yaitu Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, dan bandara besar di Samarinda yaitu Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.

Kedua, Kaltim dekat dengan akses jalan tol Balikpapan-Samarinda yang sepanjang 99,35 kilometer (km). Ketiga, Kaltim dekat dengan Pelabuhan Semayang Balikpapan. Keempat, Kaltim memiliki infrastruktur jaringan energi dan air bersih.

Kelima, Kaltim memiliki struktur demografi heterogen. Maksudnya, sebagian besar penduduk Kaltim merupakan pendatang, sehingga dapat lebih mudah menerima hal-hal baru atau juga bertemu dengan pendatang-pendatang baru lainnya. Perlu diketahui, dengan pemindahan ibu kota ke Kaltim maka sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta juga turut pindah ke Kaltim.

Keenam, lokasi delineasi Kaltim dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sekitar Selat Makassar. Keunggulan tersebut membuat Kaltim bebas dari bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran hutan.

Ketujuh, letak Kaltim tidak berbatasan langsung dengan batas negara. Terakhir, Kaltim memiliki ketersediaan lahan dengan status Area Penggunaan Lain (APL), hutan produksi dengan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan hutan produksi yang bebas konsesi, keunggulan ini menjadi bekal pemerintah untuk mempermudah pengadaan lahan ibu kota baru.

Meski begitu, Kaltim memiliki dua kelemahan. Pertama, Kaltim masih memiliki potensi bencana banjir pada wilayah yang dekat dengan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Kedua, ketersediaan sumber daya air tanah di Kaltim masih rendah.

Next Post

Warga Sumut Akan Layangkan Gugatan Intervensi Terkait Kompensasi PLN

Sun Aug 25 , 2019
Masuknya sejumlah gugatan untuk mendapatkan kompensasi dari elemen masyarakat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan PN Bandung, terhadap PLN terkait black out pada awal Agustus 2019 di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, memicu gejolak. Sejumlah masyarakat Sumatera Utara (Sumut) yang kerap mengalami pemadaman sejak 2015 lalu, turut […]

Category